Layanan PPAT

1. Mengisi formulir permohonan;
2. Sertifikat asli;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk(KTP) penjual (suami & istri);
4. Fotocopy Kartu Keluarga(KK) penjual;
5. Fotocopy akta nikah penjual;
6. Fotocopy KTP pembeli;
7. Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan;
8. Akta jual beli;
9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan(BPHTB) yang divalidasi dari Dispenda;
10. Surat kuasa bila dikuasakan beserta fotocopy KTP penerima kuasa.

Semua fotocopy dilegalisir oleh desa/kecamatan setempat/PPAT .

1. Mengisi formulir permohonan;
2. Sertifikat induk asli;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk(KTP) pemilik sertifikat;
4. Fotocopy Kartu Keluarga(KK) pemilik sertifikat;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang(SPPT) Pajak Bumi Bangunan(PBB) tahun berjalan dan bukti lunas;
6. Alasan pemecahan;
7. Fotocopy KTP saksi dari 2 desa 2 orang;
8. Surat kuasa apabila dikuasakan.

1. Semua yang difotocopy harus dilegalisir dari desa.
2. Dibawah 5 bidang lampirkan aspek/penatagunaan tanah.
3. Diatas 5 bidang lampirkan Site Plan dari Dinas PUPR Kab.Sumedang .

1. Mengisi formulir permohonan;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk(KTP) pemberi hibah (suami & istri);
3. Fotocopy Kartu Keluarga(KK) pemeberi hibah;
4. Fotocopy akta nikah pemeberi hibah;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk(KTP) penerima hibah;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang(SPPT) Pajak Bumi Banguan(PBB) tahun berjalan;
7. Akta Hibah;
8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan(BPHTB) hibah yang divalidasi Dispenda;
9. Surat kuasa bila dikuasakan beserta fotocopy Kartu Tanda Penduduk(KTP) penerima kuasa.

Semua fotocopy dilegalisir oleh desa/kecamatan setempat/PPAT .

1. Mengisi formulir permohonan;
2. Sertifikat asli untuk sertifikat rusak dan lama;
3. Fotocopy sertifikat untuk sertifikat yang hilang;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk(KTP);
5. Fotocopy Kartu Keluarga(KK);
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang(SPPT) Pajak Bumi Banguan(PBB) tahun berjalan;
7. Surat kuasa dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk(KTP) penerima kuasa(apabila dikuasakan).

Semua yang berupa fotocopy dilegalisir oleh desa atau camat setempat .

1. Mengisi formulir permohonan;
2. Sertifikat asli;
3. Sertikat Hak Tanggungan;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk(KTP) pemohon;
5. Surat Roya dari Bank;
6. Surat laporan kepolisian apabila sertifikat hak tanggungan hilang;
7. Surat kuasa bila dikuasakan + fotocopy Kartu Tanda Penduduk(KTP).

1. Sertifikat harus sudah link peta.
2. Semua fotocopy dilegalisir desa/kecamatan setempat/PPAT.

1. Mengisi formulir permohonan;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk(KTP) (surat kuasa bila dikuasakan);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk(KTP) penerima kuasa;
4. Alas Hak (sertifikat/fotocopy Akta Jual Beli(AJB)/fotocopy akta hibah/fotocopy Akta Pembagian Hak Bersama(APHB);
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang(SPPT) Pajak Bumi Bangunan(PBB) tahun terakhir.

1. Mengisi formulir permohonan;
2. Sertifikat asli;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk(KTP) dan kartu Keluarga(KK) pemilik di sertifikat
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang(SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) tahun berjalan dan bukti lunasnya;
5. Fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan(IMB);
6. Fotocopy Akta Jual Beli(AJB);
7. Surat kuasa apabila dikuasakan dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk(KTP) yang dikuasakan;
8. Foto rumah, foto no rumah, dan foto rumah beserta rumah tetangga (kiri & kanan)

Semua yang di fotocopy harus dilegalisir oleh desa/kecamatan setempat/PPAT .

1. Mengisi formulir permohonan;
2. Akta Jual Beli(AJB)/ Akta Hibah /Akta Pembagian Hak Bersama(APHB) Asli
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk(KTP) penjual dan pembeli;
4. Fotocopy Kartu Keluarga(KK) Penjual dan pembeli;
5. Fotocopy Kartu Keluarga(KK);
6. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) Pembeli;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB tahun berjalan;
8. Salinan C dari desa yang bersangkutan;
9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan(BPHTB) + Pajak Penghasilan(PPh) apabila Akta Jual Beli(AJB) tahun 2009 ke atas;
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk(KTP) saksi dari desa 2 orang;
11. Surat kuasa apabila dikuasakan disertakan fotocopy kartu Tanda Penduduk(KTP).

Semua yang difotocopy harus dilegalisir dari desa atau camat setempat .